GURU; ANTARA TUNTUTAN DAN KENYATAAN

Mujahidin

(Guru swasta SMA di Jakarta Timur)

Guru sebetulnya gajinya sudah tinggi,

namanya manusia serba kurang

inginnya punya mobil semua,

kan banyak pengangguran

yang demo diganti saja

(Media Indonesia, 16 Juli 2007)

Ini hanya salah satu sms (pesan singkat) yang dimuat Media Indonesia menanggapi Editorial, (15/7) tentang rendahnya budaya baca dan demostrasi guru. Dan masih banyak pesan serupa, ada yang mendukung dan yang tidak setuju bahkan ada yang melecehkan guru. Nada sms seperti di atas, lahir dari kekurangmengertian akan nasib dan peran guru secara utuh dan menyeluruh. Tampak bahwa guru menuntut lebih, tidak berterima kasih bahkan pesan singkat yang lain, guru tidak peduli dengan mutu pendidikan, memeras orang miskin, dan masih banyak lagi yang lain.

Tingkat Kesejahteraan

Pesan-pesan singkat yang bernada melecehkan atau berprasangka buruk terhadap guru ini harus diluruskan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas, ketidakpercayaan terhadap guru dan institusi pendidikan atau sekolah. Harus diakui bahwa ada sekolah baik negeri maupun swasta yang mengkomersilkan pendidikan (sekolah bonafit) dengan menarik uang masuk yang besar, sehingga ada anggapan makin besar atau makin terkenal suatu sekolah makin tinggi biaya masuk dan bayaran bulannya. Tetapi uang masuk yang besar tidak selalu menjamin mutu sekolah yang baik. Hanya mencerminkan status sosial siswa-siswa yang masuk sekolah tersebut. Untuk sekolah negeri, uang yang masuk dan uang bayaran yang besar memberi kontribusi terhadap tingkat kesejahteran gurunya. Sedang, untuk sekolah swasta uang masuk dan bayaran bulanan yang besar menjadi hak dari pemilik sekolah. Adapaun guru hanya mendapatkan gaji sesuai tanggungjawabnya dan jumlah jam mengajarnya yang besarnya per jam di tentukan berdasarkan kebaikan hati pemilik sekolah. Dan guru-guru honorer yang mengajar pada sekolah-sekolah swasta yang murah juga mendapatkan bayaran yang murah. Persoalannya jumlah sekolah bonafit negeri ataupun swasta sangat sedikit sehingga jumlah guru yang mengajar di sekolah seperti itu pun sedikit, bila dibandingkan dengan banyaknya sekolah yang cukup murah.

Agar tidak menimbulkan prasangka jelek terhadap semua guru, baiknya harus dipilah antara guru yang berstatus PNS (pegawai negeri sipil) dan swasta. Untuk guru PNS tingkat kesejahteraanya relatif cukup. Sedang untuk guru swasta harus dipilah lagi menjadi guru PTT (khusus DKI Jakata), guru bantu dan guru swasta non guru bantu (guru honorer). Guru PTT diangkat dan digaji oleh pemerintah daerah DKI Jakarta dan mengajar di sekolah negeri di lingkungan DKI Jakarta dengan gaji sebesar satu juta dua ratus ribu rupiah per bulan.

Guru bantu diangkat oleh pemerintah pusat di seluruh Indonesia ditempatkan di sekolah swasta maupun negeri dan digaji melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar tujuh ratus dua puluh ribu rupiah per bulan. Apalagi guru swasta yang non guru bantu, penghasilan hanya berasal dari gaji mengajar sekolah yang di bayar berdasarkan jumlah jam mengajar. Guru yang honor mengajar di sekolah swasta bonafit dan mahal, tingkat kesejahteraannya agak baik karena mendapat bayaran yang memadai. Tetapi guru-guru yang mengajar di sekolah swasta murah yang menampung anak-anak dari kelas ekonomi menengah ke bawah hanya dibayar seadanya. Pahadal, keberadaan guru-guru yang mengajar sekolah-sekolah murah sangat di perlukan di tengah mahalnya biaya sekolah terutama Sekolah Menengah Atas (SMA) yag tidak mendapat subsidi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah. Dan pemerintah sejauh ini tidak mampu menyediakan sekolah gratis terutama SMA bagi rakyat yang miskin, sehingga peran itu diambil alih oleh swasta yang jumlahnya ribuan bahkan puluhan ribu di Indonesia dengan jumlah guru ratusan ribu orang.. Dan bayaran yang diterima oleh guru-guru swasta ini sangat jauh dari memadai (baca: manusiawi) dengan beban yang sangat berat mendidik anak-anak dengan berbagai masalah kehidupan dan motivasi belajar yang rendah. Siapakah lebih layak bertanggung jawab untuk penyediaan pendidikan murah yang terjangkau rakyat miskin? Tidakkah seharusnya guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah murah ini mendapatkan penghargaan yang memadai dan manusiawi? Kalau hanya mengharapkan gaji/bayaran dari sekolah sangat tidak rendah.

Berdasarkan pengalaman penulis, setiap jam mengajar dibayar dua ribu lima ratus rupiah dengan biaya transport per hari sebesar tujuh ribu rupiah. Silakan anda kalkulasi sendiri, seandainya saya mengajar dua puluh dua jam per minggu dalam empat hari. Cukupkah ini untuk biaya hidup bersama keluarga di kota besar seperti Jakarta? Dan bandingkan dengan gaji buruh dan UMR DKI Jakarta. Layakkah itu? Bahkan ada yang penghasilannya lebih rendah lagi, sementara biaya hidup terus meningkat. Lalu, bagaimana bisa guru mengajar dengan baik, kalau kebutuhan primer saja tidak terpenuhi. Bagaimana mau beli buku untuk membaca? Kalau seperti ini keadaan guru swasta/honor, bagaimana meningkatkan mutu pendidikan? Salahkah, bila guru menuntut peran dan janji pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru? Atau salahkah kami berprofesi sebagai guru?

Tugas Berat

Pada semester ganjil tahun ajaran yang lalu, khusus DKI Jakarta ada subsidi untuk guru swasta sebesar seratus lima belas ribu rupiah per bulan yang di terima per tiga bulan melalui Bank DKI. Meski sering terlambat, tapi sangat berarti buat guru. Sayang, subsidi ini tidak jelas lagi keberadaannya. Kasian deh guru swasta!

Sementara tingkat kesibukan mengajar masih harus ditambah lagi dengan menyelesaikan administrasi pembelajaran dan penilaian melalui Sistem Administrasi Sekolah (SAS) online yang menyita waktu, tenaga dan pikiran yang lebih banyak dari jam mengajar di kelas, tetapi tidak dihitung sebagai jam mengajar. Bahkan kesuksesan penerapan SAS di SMA se-Jakarta berkat kesungguhan dan kerja keras guru yang sampai lebur dan bahkan sampai bermalam di sekolah. Lalu, siapakah siapa yang bertanggung jawab akan kesejahteraan guru? Ataukan guru hanya dituntut untuk mendidik, mengajar dan menyelesaikan administrasi, dengan bayaran yang tidak layak? Atau sekedar ‘sapi perahan’ demi tujuan yang besar meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia? Bukankan tidak adil bila hanya menuntut guru untuk meningkatkan mutu pendidikan, sementara pemerintah, anggota DPR/DPRD, dan masyakarakat tidak peduli terhadap guru?

Jangankan berpikir untuk membeli buku atau lanjut kuliah, yang ada hanya mempertahankan hidup untuk hari esok. Guru swasta menjadi bagian dari kemiskinan di negeri ini

Sekedar Janji

Realisasi anggaran pendidikan pada APBN 2007 hanya sebesar 11%. Itu berarti pemerintah sulit menyediakan pendidikan yang adil dan merata yang menyentuh akar rumput dan sulit untuk membantu memperbaiki kesejahteraan guru swasta.

Guru dengan tingkat kesejahteraan yang rendah masih terus berjuang demi bangsa, meski banyak janji pemerintah yang tidak terpenuhi, misalnya janji presiden untuk mengangkat semua guru bantu sampai 2009, sejak tahun 2006 tidak terbukti. Padahal banyak guru bantu yang telah mengabdi puluhan tahun dan bahkan ada telah berusia 40 tahun keatas dengan masa depan keluarga yang tidak jelas.

Tunjungan fungsional guru yang seharusnya menjadi bagian dari perbaikan kesejahteraan guru sawsta tak kunjung ada, bahkan tidak jelas nasibnya. Nah, siapakah sebenarnya yang menghancurkan mutu pendidikan kita? Dan masih adakah empati untuk guru swasta, untuk rakyat miskin? Bukankan guru juga manusia, butuh kejelasan akan masa depan keluarga dan anak-anak mereka?

Guru, teruslah berjuang sampai merdeka atau mati!